UINSA Gelar Diskusi Kandidasi Walikota Surabaya

UINSA Gelar Diskusi Kandidasi Walikota Surabaya

SURABAYA. Dalam rangka mencermati Walikota Surabaya pasca Risma, Pusat Kajian Perdesaan dan Politik Lokal (PUKAPPOL) FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya menyelenggarakan diskusi rutin dua mingguan yang dikenal dengan “PUKAPPOL Forum”. PUKAPPOL Forum sesi ini (Selasa, 08 Agustus 2019) mengambil tema “Peta Kandidasi Calon Walikota Surabaya 2020”. Dua narasumber diundang dalam diskusi ini, Anwar Sadat (Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur) dan Abdul Chalik (Peneliti Senior PUKAPPOL, Wakil Dekan 1 Fisip). Diskusi yang direncanakan berjalan 1,5 jam di ruang Laboratorium FISIP, berlangsung 2,5 jam karena tema diskusi yang sedang actual di Surabaya.

Tema ini ini menarik didiskusikan karena di satu sisi, dalam rangka memetakan kemungkinan formasi koalisi partai politik yang akan mengajukan pasangan calon, sekaligus mengidentifikasi figur-figur potensial yang berpeluang maju di pemilihan Walikota Surabaya 2020. Di sisi lain, tema tersebut penting didiskusikan dalam konteks upaya edukasi politik bagi pemilih. Dengan adanya identifikasi formasi koalisi dan figur-figur potensial sejak dini, diharapakan dapat membantu pemilih untuk mengenali dan mengetahui rekam jejak bakal calon maupun partai politik pengusung yang mungkin nanti akan dipilih. Ketika pemilih menentukan pilihan berdasarkan program dan visi politik figur atau partai politik pengusungnya, maka ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi elektoral di Surabaya.

Dalam diskusi ini, Anwar Sadat mengawali pembicaraan dengan membahas dua hal utama ketika memperbincangkan pemilihan Walikota Surabaya 2020. Pertama, pembicaraan mengenai walikota dalam konteks kualitas dan visi Surabaya ke depan. Masyarakat membutuhkan kinerja birokrasi yang cepat dan efisien. Anwar Sadat menegaskan, “Ini era industri 4.0, di mana kemajuan teknologi, kemajuan informasi, hi-tech, komputerisasi harus diaplikasikan dalam suatu sistem penyusunan kebijakan, sistem pengawasan atau sistem monitoring kebijakan-kebijakan, yang sebenarnya tidak mengharuskan seorang hadir secara fisik untuk melakukan kontrol”. Menurut Sadat, ketika sistem sudah berjalan dengan baik, maka sesungguhnya seorang pemimpin tidak perlu melakukan sidak (inspeksi mendadak) untuk memberikan teguran.

Kedua, pembicaraan walikota dalam konteks pengaruh kepemimpinan politik Risma. Bagi Sadat, sejauh ini ada mistifikasi pada sosok Risma yang mana seolah-olah dianggap sebagai Ratu Adil. Banyak yang menilai walikota paska Risma akan menanggung beban ketokohan karena akan mengalami perbandingan dengan Risma. Bahkan di masyarakat, hingga kini seolah-olah masih belum tampak figur yang mampu melebihi atau bahkan sekedar menyamainya. Bagi Sadat hal ini tampak aneh, mengingat Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, dan banyak juga universitas-universitas yang populer di tingkat nasional. Idealnya, banyak figur-figur alternatif yang bisa bermunculan untuk mewarnai kandidasi Pilwali Surabaya.

Namun demikian, Sadat pun menyadari bahwa saat ini peta koalisi partai politik masih sangat cair. Menurutnya, Pilwali itu berbeda dengan Pileg, lebih cair dan bergantung pada kekuatan figur. Ia menyatakan bahwa “Pilwali lebih cair, dan bergantung kepada kekuatan figurnya, bukan partai politiknya. Variabel Pilwali itu banyak, figur yang baik tanpa ditopang oleh finansial yang cukup juga belum tentu bisa.” Meskipun begitu, pada saat yang sama, Sadat juga mengkritisi lemahnya pelembagaan partai politik di Indoensia. Menurutnya, partai politik tidak boleh elitis dan harus mengutamakan kader-kader loyalnya dalam proses kandidasi. Tidak hanya itu, Sadat juga menegaskan bahwa musuh bersama kita adalah money politic, termasuk bayar mahar untuk mendapatkan kendaraan partai politik. Hal ini sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan berintegritas di Surabaya.

Narasumber lainnya, Abdul Chalik, memberikan tambahan penjelasan terkait peluang formasi koalisi partai politik di Pilwali Surabaya. Menurut Chalik, ada peluang koalisi partai politik pengusung pasangan 02 (di Pilpres) akan berulang di Pilwali Surabaya. Terkait kecenderungan pengelompokan partai politik ini, Chalik menuturkan bahwa “saya rasa skema-skema tentang koalisi di Pilwali Surabaya sudah mulai tergambar. Misalnya saja PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat akan mungkin menjadi satu barisan koalisi. Begitu pula kelompok kedua ada PDIP dengan Nasdem. Kemudian kelompok yang ketiga ada PKB dengan GOLKAR, dan PSI”. Selain itu, Chalik juga mengidentifikasi beberapa nama figur yang potensial, di antaranya adalah Puti Soekarno poetri, Imam Nahrawi, Eri Cahyadi, Anwar Sadat, Bayu Airlangga, Suko Widodo, dan Ahmad Nawardi. Pada saat yang sama, Chalik menambahkan bahwa dalam Pilwali 2020 Surabaya membutuhkan sosok yang di satu sisi memiliki pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengelola. Namun, di sisi lain sosok tersebut juga harus memiliki wawasan keagamaan.

 

 

 

 

 

Categories: Advetorial

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*