Pembangunan Pelabuhan Terganjal Investasi

Pembangunan Pelabuhan Terganjal Investasi

JAKARTA.(SLI). Kementerian’ Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan-ke bijakan di sektor kepelabuhanan dengan bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi penyelengaraan pelabuhan yang produktif, yaitu mulai dari konsesi, penyerahan pengelolaan pelabuhan kepada pihak swasta dan Evaluasi serta penertiban mengenai perizinan.

Berdasarkan data yang ada saat ini ada sekitar 200 perusahaan yang telah mendapatkan izin sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Namun hanya sekitar 40 persen yang telah menjalankan kegiatannya, karena terkendala nilai investasi yang cukup tinggi untuk membangun dan mengembangkan pelabuhan.

Persoalan lain adalah lamanya proses perizinan, namun di sisi lain Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan ingin agar izin yang telah diterbitkan dapat berjalan sesuai aturan, sehingga dilakukan evaluasi izin usaha melalui penyesuaian atau izin dinyatakan tidak berlaku untuk BUP dan penertiban perizinan untuk TUKS, Tersus berupa pemberian atau tidak diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

‘’Hal inilah yang menjadi konsen asosiasi agar ada pemahaman bagi anggota mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kemenhub dan memberikan masukan kepada pemerintah karena permasalahan setiap BUP, TUKS dan Tersus tidak sama,’’ kata Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa pada acara ABUPI Forum di Jakarta, Rabu (14/3).

David Rahadian ketua panitia penyelenggara menjelaskan, tujuan diselenggarakannya ABUPI Forum ini, adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan evaluasi izin usaha kepada Badan Usaha Pelabuhan pada khususnya dan penertiban perizinan untuk TUKS serta Tersus pada umumnya, serta mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur/ mekanisme pelaksanaan evaluasi dan penertiban tersebut.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan penandatanganan MoU antara ABUPI dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Praweda Ciptakarsa Informatika dan Asuransi Bintang Tbk, sebagai mitra strategis dalam rangka membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memfasilitasi kepada anggota ABUPI yang akan membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan baik dari sisi pembiayaan, teknologi informasi dan komunikasi dan pengalihan resiko kerugian.

Hadir pada acara tersebut Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla dari Kementerian Perhubungan Ir. Chandra Irawan, Direktur Pelayanan Perizinan dari BKPM, Parwoto Taruno, SH dan Kabag Hukum dan KLN Ditjen Hubla yang diwakili oleh Djoko Pujianto, SH., MH.

Bahwa pelaksanaan evaluasi izin usaha ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan izin Badan Usaha Pelabuhan setiap 2 (dua) tahun sekali. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terjadi perubahan data pada izin BUP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan, BUP wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur J enderal untuk dilakukan penyesuaian.

“Kami berharap melalui kegitan ini, evaluasi izin usaha untuk BUP dan penertiban perizinan untuk TUKS dan Tersus, perusahaan akan lebih siap dan adanya transparansi mengenai pelaksanaannya,’’ harap Febrial.

Categories: Advetorial

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*