APBMI Pastikan Tarif OPP/OPT Tidak Naik

APBMI Pastikan Tarif OPP/OPT Tidak Naik

SURABAYA.(SLI).Para pengusaha bongkar muat (PBM) Tanjung Perak bersepakat ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT) bongkar muat tidak naik. Sebaliknya, tarif bongkar muat 2017 akan menggunakan tarif OPP/OPT tahun 2016. Demikian hasil rapat pengurus dan anggota DPW APBMI Jawa Timur, Jum’at (21/2/2017).

Keputusan OPP/OPT 2017 tidak naik berdasarkan pertimbangan, tarif  2016 masih belum bisa dijual secara maksimal. Sementara kondisi perekonomian nasional dan luar negeri masih belum memungkinkan menerima beban tambahan biaya produksi. “Jadi tarif OPP/OPT 2016 saja yang kita pakai. Kita minta pada teman-teman PBM supaya bisa memperbaiki harga penjualan. Akan susah jika dipaksakan naik. Beban biaya produksi logistik kita akan ikut bergerak naik. Kita semua berupaya supaya perekonomian bisa tumbuh lebih baik,” kata Ketua DPW APBMI Jawa Timur, Kody Lamahayu Fredy.

Dia berharap, dengan tidak menaikkan OPP/OPT bisa memberikan dampak positif pada tingkat produktivitas, khususnya kinerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang diikuti kenaikan arus barang melalui pelabuhan menjadikan order kerja di PBM akan ikut meningkat. Sebaliknya, jika biaya produksi dipaksakan naik akan berdampak menurunnya produksi barang  yang berakibat pekerjaan bongkar muat menjadi sepi.

Menurut Kody, sekarang ini biaya logistik di pelabuhan terjadi ketimpangan. Sebagian penjual jasa bongkar muat memungut biaya sangat tinggi. Sebaliknya, beberapa PBM terpaksa menjual jasa sangat rendah. Kondisi demikian terjadi akibat kekuatan bisnis yang berbeda. Padahal semua risiko akan ditanggung konsumen atau pengguna barang. “APBMI ingin memberikan harga wajar pada semua pengguna jasa. Supaya kondisi perekonomian ini bisa menjadi lebih baik,” kata Kody.

Tarif OPP/OPT memberikan biaya beragam. Masing-masing jenis barang memiliki harga tersendiri. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing barang membutuhkan pelayanan yang berbeda. Seperti; penggunaan peralatan bongkar muat, pengerahan TKBM, fasilitas khusus dan penanganan khusus. “Tergantung jenis barangnya. Seperti curah kering sekitar Rp 40.000 per ton, atau back cargo sekitar Rp 120.000 per ton,” kata Kody.

Meskipun OPP/OPT tidak naik tambah Kody, terhitung mulai 1 Maret 2017 semua PBM harus bayar upah TKBM naik 7,99 persen atau Rp 182.300/shift/orang. “Kalau untuk upah TKBM tetap kami naikkan. Naiknya upah TKBM itu telah manjadi keputusan bersama Koperasi TKBM dan APBMI, dan disepakati perwakilan pemilik barang, seperi GINSI dan GPEI. Sudah kami ajukan ke Otoritas Pelabuhan untuk diketahui dan disahkan pemberlakuannya,” jelasnya.

Keputusan DPW APBMI Jawa Timur tidak menaikkan tarif OPP/OPT ini menjadi peristiwa nasional. Karena selama ini asosiasi tersebut setiap tahun selalu melakukan koreksi tarif dan menaikkan tarif. Seperti tahun 2016 melakukan koreksi tarif dan OPP/OPT naik 4,5 persen dari tarif tahun sebelumnya. Pada setiap putusan tarif OPP/OPT selalu disampaikan bahwa tarif tersebut merupakan pedoman. Selanjutnya biaya bongkar muat diserahkan pada transaksi masing-masing PBM.

Usulan kenaikan tarif OPP/OPT biasanya diawali dengan usulan kenaikan upah TKBM dan penyesuaian biaya operasional PBM lainnya. Besaran usulan kenaikan antara 8 sampai 12 persen. Sejak tahun 2016 APBMI menyetujui kenaikan hanya 4,5 persen dan menjadi kenaikan terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, untuk melakukan perbaikan kondisi perekonomian tanpa membebani biaya logistik nasional.

Sementara pemantauan di Pelabuhan Tanjung Perak, sekarang ini jumlah PBM swasta yang aktif melakukan kegiatan bongkar muat semakin terbatas. Jika sepuluh tahun lalu sebelum UU/17/2008 diberlakukan masih berkisar 80 sampai 100 PBM. Sekarang ini hanya berkisar 30 an PBM. Kondisi ini terjadi akibat perubahan sistem dan mekanisme pelayanan jasa bongkar muat di pelabuhan. Terminal operator semakin aktif, sistem mekanisasi semakin mendominasi, pergeseran perilaku pengiriman barang dari kargo urai ke petikemas dan sekarang ini semakin menggejala muatan kapal RoRo tanpa bongkar muat barang di pelabuhan.

Yang belum dievaluasi adalah, apakah perubahan sistem tersebut menjadikan harga barang yang keluar-masuk pelabuhan menjadi semakin murah. Atau bahkan sebaliknya, semakin runyam pelayanan jasa di pelabuhan menimbulkan dampak negatif pada transaksi perdagangan nasional.

 

 

 

 

Categories: Bongkar muat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*