Diskusi Master Plan Pelabuhan TBM

Diskusi Master Plan Pelabuhan TBM

SURABAYA.(SLI). Para pejabat Kementerian Perhubungan, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi), Asosiasi Pelayaran Nasional (INSA), Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) melakukan diskusi membicarakan Master Plan Kawasan Pelabuhan Tanjung Bulupandan Bangkalan Madura (TBM) di Hotel Swiss Bellin Manyar, Kamis (15/12/2016).

Materi yang dibicarakan meliputi; beberapa hal yang harus disiapkan sebelum pembangunan pelabuhan. Seperti; peraturan ketentuan pembangunan pelabuhan, disain dan infrastruktur, sistem pengelolaan pelabuhan, jenis peruntukan pelabuhan dan daya saing operasional pelabuhan.

Hadir sebagai naraumber; Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Ir. Mauritz Sibarani.  Direktur Kerjasama Pemerintah-Swasta, Bappenas, Sri Bagus Ak. Wakil Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia-Abupi, Ir. David Rahardian. Ketua DPC INSA Surabaya, Stenvens Handry Lesawengen dan Saud Gurning (ITS).

Menurut Mauritz Sibarani, regulasi yang mengatur pembangunan pelabuhan dan pengoperasian pelabuhan merupakan hal yang berbeda. Sehingga masing-masing bidang memiliki peraturan tersendiri. “Jadi ketentuan tentang pembangunan pelabuhan dengan pengoperasian pelabuhan, itu berbeda. Masing-masing ada peraturan tersendiri,” kata Mauritz menanggapi pertanyaan peserta diskusi.

Sementara Wakil Ketua Abupi David Rahardian menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan berupa aset pelabuhan yang cukup banyak. Dilihat dari segi geografis memiliki pelabuhan kelas utama dan daerah. Dilihat dari sistem pelayanan terdapat pelabuhan general cargo, curah kering, curah cair, terminal petikemas dan terminal multi purpose.

“Kami memiliki pelabuhan dengan karakter yang berbeda-beda. Ada 30 BUP yang aktif  melayani kegiatan kapal dan bongkar muat barang dengan jenis yang berbeda. Rencana pengembangan pelabuhan ke depan harus mempertimbangkan keunggulan daerah, efisien dan kompetetif. Sayangnya, biaya investasi pelabuhan cukup besar. Balik modalnya sangat lama,” kata David.

Ketua DPC INSA Surabaya Stenvens Handry Lesawengen mengatakan, isyarat Indonesia memiliki kekayaan maritim yang sangat besar pernah disampaikan Presiden RI pertama, Soekarno. Tapi sampai sekarang Indonesia belum memiliki Hub Port. “Operator kapal menginginkan bisa mengoperasikan kapal besar. Tapi muatannya tidak ada. Kedalaman pelabuhan di daeah juga tidak memungkinkan untuk kapal besar. Kami dari pelaku usaha pelayaran menginginkan adanya pelabuhan yang memadai dari segi infrastruktur dan tarif pelabuhan yang tidak membebani biaya tinggi,” kata Stenvens.

Salah satu peserta diskusi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhanan (STIAMAK) Barunawati Surabaya Moh. Fail mengungkapkan, pemerintah seharusnya membikin perencanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan secara matang, permanen dan konsisten.

“Kami dari kampus yang mencetak SDM pelabuhan sangat berkepentingan adanya perencanaan yang matang dan konsisten tersebut, supaya kami dapat mempersiapkan SDM sesuai kebutuhan untuk masa yang akan datang. Indonesia ke depan mau membangun pelabuhan seperti apa dan bagaimana sistem pengelolaannya, ini sangat penting bagi kami,” kata Fail.

Terus terang lanjut Fail, pihaknya sekarang ini disuguhi fenomena perubahan sistem pelayanan pelabuhan yang sangat dramatis. Pembangunan pelabuhan internasional JIIPE Manyar Gresik yang mengintegrasikan antara pelabuhan dengan kawasan industri menjanjikan peluang kerja 50 ribu-100 ribu orang sampai tahun 2025. Sebaliknya, di Terminal Teluk Lamong hampir semua peralatan di pelabuhan bekerja tanpa orang. Semua cukup diremot dari ruang kontrol. Sekarang sisten online dan Inaportnet. “Kami butuh perencanaan yang konsisten,” tambah Fail.

Categories: Advetorial

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*