Pemerintah Cabut BUP Bodong

Pemerintah Cabut BUP Bodong

SURABAYA.(SLI). Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berjanji akan mencabut ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) bodong alias BUP tanpa memiliki terminal atau pelabuhan. Jumlahnya mencapai puluhan BUP. “Ya, ya benar. Banyak BUP sampai sekarang belum membangun pelabuhan. Kita sudah evaluasi dan akan kita cabut BUP yang tidak merealisasikan pembangunan atau tidak memiliki pelabuhan. Tahun ini,” kata Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ir. A. Tonny Budiono kepada SLI usai mengikuti acara penyerahan anugerah prestasi pelayaran di Hotel Bumi Surabaya, Jum’at (12/8/2016).

Tonny membenarkan BUP lahir dari Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Semangatnya, memberikan peluang pembukaan atau pembangunan pelabuhan baru untuk menghapus praktek monopoli pelayanan jasa di pelabuhan. “Tujuan pemeritah supaya ada persaingan yang lebih sehat di bidang pelayanan jasa di pelabuhan. Ternyata BUP yang diberikan pemerintah tidak semuanya bisa diwujudkan. Ini yang mau kita tertibkan. Kalau ijin BUP baru sudah kita kendalikan,” kata Tonny.

Masalah lain yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan kata Tonny adalah penyelesaian Rencana Induk Pelabuhan (RIP. Masalah RIP dianggap sangat penting. Karena menyangkut status kewilayahan operasional pelabuhan di setiap daerah. Misalnya; batas lahan pelabuhan dan peruntukan operasional pelabuhan. Masing-masing pelabuhan memiliki karakter dan batas wilayah tertentu. “Ya. Yang sering dibicarakan kan masalah konsesi lahan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah setiap pelabuhan harus memiliki RIP ini,” tambah Tonny.

Categories: Operasional Terminal

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*