Banjarmasin Gabung APBMI Sodik Harjono

Banjarmasin Gabung APBMI Sodik Harjono

SURABAYA.(SLI). Para pengusaha bongkar muat di Banjarmasin Kalimantas Selatan akhirnya bergabung dalam wadah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) pimpinan Ketua Umum DPP APBMI, Sodik Harjono. Peresmian pembentukan DPW APBMI Banjarmasin Kalsel diresmikan (27/6/2016). Anggota rapat memilih M. Nufel sebagai Ketua DPW APBMI Banjarmasin Kalsel. Tapi, H. La Ode Bahasani SH yang semula diposisi wakil ketua naik menjadi ketua, setelah M. Nufel menyatakan mengundurkan diri. Sekretaris, Jayadi Suan. Bidang Kepelabuhanan, Yoga. “Saya menghadiri pembentukan DPW APBMI Banjarmasin Kalsel. Dengan demikian jaringan koordinasi APBMI kami semakin luas. Ada beberapa hal strategis akan dibicarakan bersama dalam rangka memperjuangkan eksistensi usaha bongkar muat di tanah air yang kami cintai ini,” kata Ketua DPW APBMI Jawa Timur, Kody Lamahayu Fredy.

Menurut Kody, Munas APBMI akan dilaksanakan bulan Oktober 2016. Sebelumnya akan dilakukan jaring aspirasi dari masing-masing daerah. Para pengurus APBMI daerah memiliki problem dan peluang usaha yang berbeda. Dalam Munas perlu adanya pemilahan masalah antara masalah lokal dan nasional. “APBMI akan terus memperjuangkan eksistensi usaha bongkar muat dengan menggunakan payung hukum, undang-undang dan peraturan pemerintah. Sampai saat ini ada hak PBM yang tidak bisa dinikmati, ada penindasan dan perampasan hak berbisnis. Kami menginginkan terjadinya usaha yang kondusif di pelabuhan. Ada kelancaran komunikasi dan koordinasi. Ada kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan para pelaku usaha. Ini problem nasional usaha PBM yang akan kami perjuangkan,” tegas Kody yang dikenal sebagai tokoh vokal dari Jawa Timur.

Sebagai bahan Munas-lanjut Kody, DPW APBMI Jawa Timur akan menyampaikan beberapa meteri. Diantaranya; penguatan kompetensi SDM PBM dan sertifikasi TKBM. Keduanya merupakan aset operasional pekerjaan bongkar muat di pelabuhan. “Kami menyadari, sekarang ini beberapa pelabuhan telah mengalami perkembangan. Sehingga PBM bisa menyesuaikan diri. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada manajemen pengelolaan TKBM. Kami mengharapkan semua TKBM memiliki sertifikat. Sehingga ada standarisasi kekuatan pada TKBM. Intinya, kami akan mendukung penuh program pemerintah dalam menciptakan kelancaran arus barang di pelabuhan. Materi lain yang akan kami bahas adalah masalah tarif di pelabuhan,” tambah Kody.

Categories: Advetorial

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*