Kody: Tarif Baru Bongkar Muat Diberlakukan 1 Maret 2016

Kody: Tarif Baru Bongkar Muat Diberlakukan 1 Maret 2016

SURABAYA.(SLI). DPW APBMI Jawa Timur menjadualkan tarif baru bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak sudah bisa diberlakukan per 1 Maret 2016. APBMI menjamin kenaikannya tidak lebih dari 15 persen. Masing-masing jenis barang tidak sama nilai kenaikan biaya bongkar muatnya.

“Tim perumus tarif sudah terbentuk. Awal Januari ini mereka akan melakukan perhitungan. Dasar pertama adalah permohonan kenaikan upah dari TKBM. Selanjutnya akan kita perhitungan dari komponen lainnya. Yang jelas kenaikannya tidak lebih dari 15 persen,” kata Ketua DPW APBMI Jawa Timur-versi Sodik Harjono, Kody Lamahyu Fredy.

Kody berjanji, perhitungan tarif jasa bongkar muat di Tanjung Perak akan dibikin transparan dengan berdasarkan perhitungan yang proporsional. Masing-masing jenis barang dengan tingkat kesulitan pengerjaan bongkar muat ikut menjadi pertimbangan. Sehingga kenaikan tarif bongkar muat untuk masing-masing barang tidak sama.

Seperti tahun sebelumnya, APBMI membuat pedoman tarif jasa bongkar muat untuk jenis barang non petikemas. Pedoman tarif tersebut dibikin setelah adanya permohonan penyesuaian atau usulan kenaikan upah TKBM dari Koperasi TKBM.

Pihak APBMI melakukan perhitungan dengan mempertimbnagkan beberapa komponen biaya lainnya. Rancangan pedoman tarif APBMI kemudian diuji oleh asosiasi lainnya mewakili pengguna jasa bongkar muat. Seperti; GPEI yang mewakili pemilik barang ekspor dan GINSI mewakili pemilik barang impor.

Ikut juga menguji tingkat kelayakan tarif jasa bongkar muat adalah INSA mewakili pengusaha pelayaran (shipping line). Pelayaran berkepentingan menguji untuk kecepatan bongkar muat supaya waktu sandar kapal di dermaga bisa efisien dan kapal cepat berangkat, selain pertimbangan lainnya.

Juga ALFI/ILFA yang mewakili pemilik barang akan mengkritisi usulan APBMI dengan mempertimbangkan kualitas jasa bongkar muat. Baik kecepatan, ketepatan dan keselamatan. Karena ALFI/ILFA merupakan pihak yang mewakili pemilik barang-khususnya yang mengurus jasa dokumen pengapalan barang.

Yang lebih menentukan lagi adalah uji kelayakan tarif yang dilakukan Otoritas Pelabuhan (OP). Kantor Otoritas Pelabuhan akan menguji kelayakan pedoman tarif jasa bongkar muat secara menyeluruh. Misalnya saja, persetujuan para pelaku bisnis yang diwakili asosiasi pelabuhan dengan kondisi riil bisnis di pelabuhan. Pertimbangan utamanya adalah jangan sampai tarif jasa bongkar muat membebani biaya ekonomi dan perdagangan yang lewat Tanjung Perak.

Categories: Bongkar muat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*