Organda Minta PPh 2 Persen Ditinjau Ulang

Organda Minta PPh 2 Persen Ditinjau Ulang

(SLI). Asosiasi Perusahaan Angkutan Darat (Organda) meminta pada pemerintah meninjau ulang  kebijakan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen. Karena mekanisme pungutannya salah dan memberatkan dunia usaha angkutan.

Surat keberatan  dengan maksud peraturan tersebut dapat ditinjau ulang disampaikan DPC Khusus Organda Tanjung Perak Surabaya No. 15066/E/OGD-KH-PRK/IX/2015 tanggal 3 September 2015 dan ditindaklajuti dengan surat DPP Organda UM.037/DPP ORGANDA/EX/X/2015 kepada Menteri Keuangan RI.

Ketua DPC Khusus Organda Tanjung Perak Kody Lamahayu Fredy mengatakan, Organda menerima banyak keluhan dari pengusaha angkutan darat perihal pungutan PPh 2 persen. Mekanismenya salah dan memberatkan.

“PPh itu pajak penghasilan. Tapi cara memungutnya yang salah. Karena pungutan dilakukan berdasarkan besaran nilai transaksi atau pendapatan bruto. Jadi nilai PPh ini sangat besar sekali,” kata Kody.

Dia menjelaskan, mestinya PPh dipungut dari nilai penghasilan dan bukan dari nilai pendapatan. Bedanya, nilai penghasilan sudah bersih dari biaya operasional. Sedangkan nilai pendapatan di dalamnya termasuk biaya operasional.

“Ini salah dan selisih pembayarannya sangat besar. Arus barang di Tanjung Perak ini untuk jenis kargo mencapai sekitar 15 juta ton. Sedangkan  arus petikemas sekitar 3 juta boks. Pemerintah seharusnya cepat meninjau ulang kebijakan ini,” tambah Kody.

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*